Pengawas Pemilu Jangan Eksklusif Satu Ormas

29-10-2013 / KOMISI II

Wakil Ketua Komisi II DPR Hakam Naja mengatakan, karena pemilu adalah adalah momen penting dan berskala nasional, maka terbuka peran serta seluruh masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap proses jalannya pesat demokrasi tersebut.  “ Jadi sebaiknya seluruh komponen masyarakat diajak melakukan pengawasan pemilu, seperti yang telah berjalan selama ini  ada LSM, ormas, pemantau pemilu. Pada saat pengesahan DPT  saja pemantau dihadirkan. Ini membuka seluruh pemangku kepentingan untuk ikut mengawasi pemilu,” ungkapnya menjawab pers baru-baru ini di Jakarta.

Hakam Naja mengemukakan hal itu menanggapi pernyataan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang mengimbau kepala daerah menjalin kerja sama dengan Front Pembela Islam (FPI). Dalam pembangunan daerah, kata Gamawan, kepala daerah seharusnya tidak alergi dengan organisasi kemasyarakatan (ormas).

“Kalau perlu dengan FPI juga kerja sama untuk hal-hal tertentu. Iya kan? Kerja sama untuk hal-hal yang baik,” ujar Gamawan.

Menurut Hakam yang juga politisi dari PAN ini, peran serta ini diharapkan akan mengoptimalkan hasil kerja. Di sisi lain, pengawasan bisa dilakukan lebih baik kalau seluruh masyarakat yang berkepentingan ikut terlibat. “ Semua pihak baik dari ormas, LSM, kampus dan para aaktivis dan semua warga negara yang konsern dan punya kepedulian serta perhatian diharapkan ikut berperan serta. Semakin banyak semakin baik,” ujar Hakam dengan menambahkan, semua pihak  seyogyanya ikut konsern pada masalah iniSaya tak mau satu atau dua lembaga saja, silahkan siapa saja”.

Sedangkan pengawasan yang dilakukan, lanjut dia, adalah pendataan dan mengecek apakah ada hak warga negara yang secara konstitusional untuk memilih itu belum terakomodasi. Kalau belum, didorong untuk melaporkan atau menyampaikan agar tidak ada yang tertinggal. “ Saya setuju pengawasan pemilu tidak hanya eksklusif pada satu dua ormas atau LSM tetapi seluruh pemangku kepentingan yang peduli terhadap hasil pemilu yang bersih, jujurdan adil untuk berperan serta untuk mengawasi titik krusial ini yaitu DPT untuk Pemilu 2014,” jelas Hakam Naja. (mp) foto:ry/parle

BERITA TERKAIT
Legislator Ingatkan Pemda Tak Gunakan Kenaikan Pajak untuk Dongkrak PAD
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan komitmennya dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang berdampak...
Pemberhentian Kepala Daerah Ada Mekanisme yang Sudah Diatur Undang-Undang
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menjelaskan bahwa untuk memberhentikan Kepala daerah sama dengan pengangkatannya,...
Situasi Pati Telah Kondusif, Saatnya Energi Pemda Fokus untuk Pembangunan
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Polemik yang terjadi di Pati mulai mereda, khususnya usai pembatalan kenaikan PBB dan permohonan maaf dari Bupati...
Belajar dari Kasus di Pati, Jangan Ada Jarak Kepala Daerah dan Rakyatnya
14-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menilai kasus yang terjadi di Pati, Jawa Tengah antara kepala...